Rabu, 22 Agustus 2012

BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan
Indonesia Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan
Indonesia atau ( Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai atau
dilafalkan Dokuritsu Zyunbi
Tyoosakai) adalah sebuah
badan yang dibentuk oleh
pemerintah pendudukan
balatentara Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang
tahun Kaisar Hirohito . Badan ini dibentuk sebagai upaya
mendapatkan dukungan
bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses
kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 63
orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase
Yosio (orang Jepang) dan R.P.
Soeroso. Di luar anggota BPUPKI,
dibentuk sebuah Badan Tata
Usaha (semacam sekretariat)
yang beranggotakan 60
orang. Badan Tata Usaha ini
dipimpin oleh R.P.Soeroso, dengan wakil Abdoel Gafar
Pringgodigdo dan Masuda
(orang Jepang). Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI
dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia atau ( Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai) dengan anggota
berjumlah 21 orang sebagai
upaya pencerminan perwakilan etnis [1]terdiri berasal dari 12 orang dari
Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2
orang dari Sulawesi, 1 orang
dari Kalimantan, 1 orang dari
Nusa Tenggara, 1 orang dari
maluku, 1 orang dari Tionghoa. Rapat Pertama Gedung Volksraad di tahun 1925 Rapat pertama diadakan di
gedung Chuo Sangi In di Jalan
Pejambon 6 Jakarta yang kini
dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila . Pada zaman Belanda, gedung
tersebut merupakan gedung Volksraad , lembaga DPR pada jaman kolonial Belanda. Rapat dibuka pada tanggal 28
Mei 1945 dan pembahasan
dimulai keesokan harinya 29
Mei 1945 dengan tema dasar
negara. Pada rapat pertama ini
terdapat 3 orang yang mengajukan pendapatnya
tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya
mengemukakan lima asas
yaitu: 1. peri kebangsaan 2. peri ke Tuhanan 3. kesejahteraan rakyat 4. peri kemanusiaan 5. peri kerakyatan Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof.
Dr. Mr. Soepomo mengusulkan lima asas yaitu 1. persatuan 2. mufakat dan
demokrasi 3. keadilan sosial 4. kekeluargaan 5. musyawarah Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan lima asas pula yang disebut Pancasila yaitu: [2] a. kebangsaan Indonesia
b. internasionalisme dan peri
kemanusiaan
c. mufakat atau demokrasi
d. kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan yang Maha Esa Kelima asas dari Soekarno
disebut Pancasila yang
menurut beliau bilamana
diperlukan dapat diperas
menjadi Trisila atau Tiga Sila
yaitu: a. Sosionasionalisme
b. Sosiodemokrasi
c. Ketuhanan yang
berkebudayaan Bahkan masih menurut
Soekarno, Trisila tersebut di
atas bila diperas kembali
disebutnya sebagai Ekasila
yaitu merupakan sila gotong
royong merupakan upaya Soekarno dalam menjelaskan bahwa konsep tersebut
adalah dalam satu-kesatuan.
Selanjutnya lima asas tersebut
kini dikenal dengan istilah Pancasila, namun konsep bersikaf kesatuan tersebut
pada akhirnya disetujui
dengan urutan serta redaksi
yang sedikit berbeda. Sementara itu, perdebatan
terus berlanjut di antara
peserta sidang BPUPKI
mengenai penerapan aturan
Islam dalam Indonesia yang
baru. Masa antara Rapat
Pertama dan Kedua Sampai akhir rapat pertama,
masih belum ditemukan
kesepakatan untuk
perumusan dasar negara,
sehingga akhirnya
dibentuklah panitia kecil untuk menggodok berbagai
masukan. Panitia kecil
beranggotakan 9 orang dan
dikenal pula sebagai Panitia Sembilan dengan susunan sebagai berikut: 1. Ir. Soekarno (ketua) 2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua) 3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota) 4. Mr. Muhammad Yamin (anggota) 5. KH. Wachid Hasyim (anggota) 6. Abdul Kahar Muzakir
(anggota) 7. Abikoesno
Tjokrosoejoso (anggota) 8. H. Agus Salim (anggota) 9. Mr. A.A. Maramis (anggota) Setelah melakukan kompromi
antara 4 orang dari kaum
kebangsaan (nasionalis) dan 4
orang dari pihak Islam,
tanggal 22 Juni 1945 Panitia
Sembilan kembali bertemu dan menghasilkan rumusan
dasar negara yang dikenal
dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang
berisikan: a. Ketuhanan
dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya b.
Kemanusiaan yang adil dan beradab c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan
perwakilan e. Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia Rapat Kedua Rapat kedua berlangsung
10-16 Juli 1945 dengan tema
bahasan bentuk negara,
wilayah negara,
kewarganegaraan, rancangan
Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan,
pembelaan negara, pendidikan
dan pengajaran. Dalam rapat
ini dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang
Dasar beranggotakan 19 orang dengan ketua Ir.
Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua Abikoesno
Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohamad Hatta. Dengan pemungutan suara,
akhirnya ditentukan wilayah
Indonesia merdeka yakni
wilayah Hindia Belanda
dahulu, ditambah dengan
Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, dan pulau- pulau sekitarnya. [3][4] Pada tanggal 11 Juli 1945
Panitia Perancang UUD
membentuk lagi panitia kecil
beranggotakan 7 orang yaitu: 1. Prof. Dr. Mr. Soepomo
(ketua merangkap
anggota) 2. Mr. Wongsonegoro 3. Mr. Achmad Soebardjo 4. Mr. A.A. Maramis 5. Mr. R.P. Singgih 6. H. Agus Salim 7. Dr. Soekiman Pada tanggal 13 Juli 1945
Panitia Perancang UUD
mengadakan sidang untuk
membahas hasil kerja panitia
kecil perancang UUD tersebut. Pada tanggal 14 Juli 1945, rapat
pleno BPUPKI menerima
laporan Panitia Perancang UUD
yang dibacakan oleh Ir.
Soekarno. Dalam laporan
tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu: a.
pernyataan Indonesia
merdeka b. pembukaan UUD c.
batang tubuh UUD Konsep proklamasi
kemerdekaan rencananya
akan disusun dengan
mengambil tiga alenia
pertama Piagam Jakarta . Sedangkan konsep Undang-
Undang Dasar hampir
seluruhnya diambil dari alinea
keempat Piagam Jakarta. Susunan keanggotaan
BPUPKI 1. KRT Radjiman
Wedyodiningrat
(Ketua) 2. R.P. Soeroso (Wakil
Ketua) 3. Hibangase Yosio (Wakil
Ketua) - orang Jepang 4. Ir. Soekarno 5. Drs. Moh. Hatta 6. Mr. Muhammad Yamin 7. Prof. Dr. Mr. Soepomo 8. KH. Wachid Hasjim 9. Abdoel Kahar Muzakir 10. Mr. A.A. Maramis 11. Abikoesno
Tjokrosoejoso 12. H. Agoes Salim 13. Mr. Achmad Soebardjo 14. Prof. Dr. P.A.A. Hoesein
Djajadiningrat 15. Ki Bagoes
Hadikoesoemo 16. AR Baswedan 17. Soekiman 18. Abdoel Kaffar 19. R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking 20. KH. Ahmad Sanusi 21. KH. Abdul Halim Di antara para anggotanya
terdapat lima orang
keturunan Tionghoa, yaitu 1. Liem Koen Hian 2. Tan Eng Hoa 3. Oey Tiang Tjoe 4. Oey Tjong Hauw 5. Drs. Yap Tjwan Bing . 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar